Perjuangan Rakyat dan Pemerintah Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.

Sejak Belanda datang lagi, rakyat dan pemerintah Indonesia sudah menduga niat negara tersebut yang akan memancangkan kembali kekuasaannya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia yag tengah menikmati euphoria kemerdekaan terpanggil mengorbankan jiwa raga demi mempertahankan kedaulatan negara. Perang mempertahankan kemerdekaan tersebut tidak saja melibatkan tentara republic, melainkan seluruh dan pemerintahan diberbagai daerah.


a. Perang Gerilya Melawan Agresi Militer Belanda

Pihak sekutu menyadari bahwa pertempuran dengan bangsa Indonesia tidak menghasilkan apa apa. Oleh karena itu, Sekutu mengajak Belanda mengakhiri perang dan mengadakan perundingan genjatan senjata. Rencana penghentian permusuha tercapai seteleh Sekutu, Belanda, dan Indonesia melakukan perundingan di Linggajati pada 10-15 November 1946. Penandantanganan persetujuan di Linggajati berlangsung 25 Mater 1947.

Pihak republic tidak sepenuhnya mempercayai hasil perundingan Linggajati sebab daerah daerah yang dikosongkan Ingggris kemudian diganti oleh tentara tentara Belanda. Para pemimpin republic meyakini, Belanda tidak lama lagi akan melancarkan serangan berikutnya. Karena itulah panglima Soedirman dan Jendral Oerip Soemoharjo menginstrusikan kepada tentara Republik untuk mempertahankan kubu kubu disekitar kantong kantong yang diduduki Belanda. Tentar republic yang dibantu rakyat sekitar segera mempersiapkan kubu, rintangan jalan, dan jebakan tank.

Dugaan para pemimpin bangsa ternyata benar. Pada 21 Juli 1947 Belanda melancarkan agresi militer pertamaa ke daerah daerah republic di Sumatra dan Jawa. Serangan gencar Belanda membuat pasukan republic menjadi tepencar pencar tanpa koordinasi. Ditambah lagi persenjataan antara republic terlalu ringan untuk menghadapi pasukan dan persenjataan tempur Belanda. Dalam kondisi seperti itu, para pemimpin tentara republic memilih tartik gerilya dalam upaya memenangkan peperangan perang gerilya merpakan bentuk perang yang tidak terikat secara resmi pada ketentuan perang.

Perang gerilya bangsa Indonesia memiliki ciri ciri, yakni sebagai berikut.
1) Menghindari perang terbuka.
2) Menghantam mush secara tiba tiba.
3) Menghilang ditengah lebatnya hutan atau kegelapan malam.
4) Menyamar sebagai rakyat biasa.

Memasuki akhir tahun 1947, tentara repblik yag bergerilya mulai terorganisir dan memiliki kamando gerilya yang dinamis. Akibatnya, Belanda mejadi kesulitan untuk menggempur tentara republic. Setiap sasaran yang direng Belanda, ternyata telah ditinggalkan tentara republic. Namun, pada saat yang tidak disangka sangka, tentara republic menyerang keddukan Belanda dengan cepat. Saat Belanda kembali melancarkan serangan, kubu kubu tentara republic telah kosong. Dengan demikian, Belanda hanya menguasai kota kota besar dan jalan jalan raya.

Sementara perang berlangsung, dimedan lain tokoh tokoh republic berjuang melalui jalur diplomasi untuk menarik dukungan internasional. Hasilnya, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian tembak menembak sejak 1 Agustus 1947. Disusul dengan pengiriman Komisi Jasa Tiga Negara (KTN) untuk mencari penyelesaian damai. Sebagai misi damai PBB, KTN kemudian berhasil membawa kedua pihak yang bertikai kemeja perundingan. Pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, Indonesia dan Belanda melakukan perundingan digeladak kapal USS Renville dibawah pengawasan KTN. Hasil keputusan Renville memang tidak memuaskan kedua belah pihak, tetapi perundingan tersebut telah menghentikan peperangan.

Demi menaati ketentuan dalam Persetujuan Renville, pasukan republic terpaksa harus meninggalkan dan mengosongkan daerah gerilya yang cukup luas. Sejak 1 Februari 1948 pasukan TNI di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra mulai melakukan hijrah kepusat pemerintahan RI di Yogyakarta. Kosongnya tentara republic didaerah daerah gerilya tersebut ternyata dimanfaatkan sekelompok organisasi bangsa Indonesia untuk merebut kekuasaan dan mendirikan negara sendiri. Di Jawa Barat mucul rongrongan dari DI/TII, sedangkan di Jawa Timur makar dilakukan pihak PKI. Akibatnya, perhatian tentara republic terpecah menghadapi dua musuh sekaligus. Kendati demikian, bangsa Indonesia berupaya sekut tenaga memumpas gerakan separatis tersebut.

Gencatan senjata yang diberlakukan sejak Perundingan Renville, disatu sisi dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi pasukan. Namun disisi lain, pelaksanaan hijrah menimbulkan persoalan baru, yakni membengkaknya kebutuhan sandang pangan dan persenjataan. Se;ain itu, pengalaman perang pada masa agresi militer pertama telah memperlihatkan bahwa angkatan perang republic kurang efektif dan kurang terkendali. Oleh karena itu, para petinggi republic melakuka rekonstruksi (penyusunan kembali) dan rasionalisasi (penghematan biaya dan efektivitas pekerjaan) besar besaran yang dikemudian hari dikenal sebagai “Re-Ra”. Adapun penyelenggaraan rekonstruksi dan rasionalisasi ini adalah sebagai berikut.

1) Merampingkan jumlah kekuatan tentara untuk memperoleh angakatn perang efektif dan mobil.
2) Pengelompokan ulang divisi divisi yang ada karena terdapat beberapa divisi lama yang sebenarnya sudah tidak lagi.
3) Menciptakan hubungan yang lebih erat antara TNI da rakyat.

Berkat pengalaman yang diperoleh selama menghadapi agresi militer Belanda yang pertama, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, Kolonel A.H. Nasution memandang perlu mengeluarkan konsepsi pertahanan. Kosepsi itu kemudian dituangkan dalam Surat Perintah Siasat No.1 tertanggal 9 November 1948 yang isinya antara lain sebagai berikut.

1) Tidak melakukan pertahanan yang linear;
2) Memperlambat setiap majunya sebuan musuh dan pengungsian total, serta bumi hangus total;
3) Membentuk kantong kantong di tiap onderdistrik yang mempuyai kompleks dibeberapa pegunungan; dan
4) Pasukan pasukan yang berasal dari daerah daerah federal menyusup kebelakang garis musuh (wingate) dan membentuk kantong kantong sehingga Pulau Jawa akan manjadi medan gerilya yang luas.
  
Pada 19 Desember 1948 Belanda kembali melancarkan agresi militer kedua. Panglima Besar Jenderal Soedirman memerintahkan tentara republic ke luar kota untuk bergerilya kebali. Soedirmn memutuskan untuk memimpin gerilya sekalipun waktu itu beliau dalam keadaan sakit besar (TBC).

Jenderal Soedirman memimpin perjuangan gerilya dengan berpindah pindah. Dalam keadaan kesehatannya yang makin menurun dan terpaksa harus ditandu, Jenderal Soedirman telah menjelajahi wilayah gerilya diderah selatan Yogyakarta, Keresidenan Surakarta, Madiun, dan Kendiri. Dengan semakin dipertajamnya perang gerilya, tentara republic mulai memegang inisiatif pertempuran. Belanda menjadi terdesak dan barisan pertahanannya banyak yang hancur. Dalam keadaan demikian, dunia internasional makin gencar mengecam Belanda sehingga negeri itu bersedia mengadakan perundingan dengan pihak Indonesia.

Ketika perundingan tengah berlangsung, pada 1 Mei 1949 Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman mengeluarkan amanat kepada para komandan kesatuan agar tidak turut memikirkan Perundingan Roem-Royen. Menurut Soedirman, hal itu hanya akan merugikan pertahanan dan perjuangan. Selain itu, ia pun menyeruka agar tetap waspada meskipun perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama.
Dugaan pihak TNI terhadap kemungkinan terjadinya serangan Belanda tidak meleset. Pasukan pasukan Belanda yang dipindahkan dari Yogyakarta ke Surakarta ternyata melakukan tekanan tekanan militer ke daerah yang baru ditempatinya. Oleh karena itu, TNI memerintahkan penyerangan terhadap objek objek vital di Surakarta. Di tempat tempat lain pun perlawanan gerilya terus berlangsung tanpa terpengaruh oleh hasil perundingan.

Dari hari ke hari kedudukan Belanda semakin terjepit. Kota Yokyakarta sepenuhnya telah dikosongkan tentara Belanda pada 29 Juni 1949. Sejak saat itu, TNI mulai memasuki Kota Yogyakarta. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta dan para pembesar yang ditawan, kembali ke Kota Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Panglima Besar Soedirman baru tiba pada 10 Juli 149. Kembalinya para pemimpin RI ke ibu kota Yogyakarta menunjukkan kemenanga luar biasa politik Indonesia di kancah diplomasi.

Pemerintah Republik Indonesia kepada keadaan semula. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) lantas mengadakan pertemuan dengan para pemimpin RI di Jakarta pada 13 Juli 1949. Pertemuan itu menghasilkan keputusan sebagai berikut.

1) PDRI menyerahkan keputusan mengenai Persetujuan Roem-Royenkepada cabinet, Badan Pekerja KNIP, dan pimpinan angkatan perang.

2) Mr. Syafruddin Prawiranegara selaku Presiden PDRI menyerahkan kekuasaan sementaranya kepada Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta.

Selanjutnya, pada 15 Desember 1949 diadakan pemilihan presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Keesokkan harinya Ir. Soekarno terpilih menjadi Presiden RIS. Pada 20 Desember 1949 Drs. Mohammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Adapun pemangku jabatan Presiden RI yang terpilih ialah Mr. Assat (mantan Ketua KNIP) yang dilantik pada 27 Desember 1949.
Pada 23 Desember 1949 delegasi RIS dipimpin Drs. Moh. Hatta berangkat ke negeri Belanda untuk menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan itu dilakukan bersamaan, yaitu di Indonesia dan Belanda pada 27 Desember 1949. Dengan demikian, sejak saat itu RIS menjadi negara merdeka dan berdaulat, serta mendapat mengakuan internasional.

b. Serangan Umum 1 Maret 1949

Puncak serangan pasukan TNI dilaksanakan pada 1 Maret 1949 yang dikenal dengan sebutan Serangan Umum. Inisiatif serangan itu bermula dari Sri Sultan Hamengkubowono IX yang mendengar kabar berita dari siaran radio (Voice of America, dan ABC) bahwa forum Dewan Keamanan PBB akan membericarakan masalah Indonesia pada bulan Maret 1949. Atas dasar itu, ia berpendapat bahwa pihak RI perlu membuat kejutan yang mampu membuka pandangan dunia terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Sri Sultan mengirim surat kepada Panglima Besar Soedirman yang isinya meminta izin agar diadakan serangan umu. Sebagai balasannya, Panglima Besar Soedirman mengatakan agar Sri Sultan berhubungan langsung dengan Letkol. Soeharto (Komandan Bridge 10 Daerah Wehrkreise III Yogyakarta). Kedua tokoh itu kemudian sepakat menyusun rencana serangan umum atas kedudukan Belanda di Yogyakarta yang pada saat itu berada di bawah pimpinan Kolonel van Langen.

Untuk mempermudah koordinasi penyerangan, wilayah serangan dibagi dalam lima sektor, yaitu sebagai berikut.

1) Sector barat dipimpin Letkol. Ventje Sumual.
2) Sector selatan dan timur dipimpin Mayor Sarjono.
3) Sector utara dipimpin Mayor Kusno.
4) Sector kota dipimpin Letnan Amir Murtono dan Letnan Marsudi.

Serangan Umum dilancarkan pada pukul 06.00 bersamaan dengan dibunyikannya sirene sebagai tanda jam malam berakhir. Belanda terkeut dan kewalahan meghadapi serangan mendadak dipagi hari itu. Mereka tidak sempat melakukan koordinasi dengan baik. Apalagi alat komunikasi telah banyak disabot oleh pihak republic. Dalam waktu singkat tentara republic berhasil memukul semua posisi militer Belanda. Selama enam jam Yogyakarta dikuasai tentara republic.

Keesokkan harinya, peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 ini dilaporkan oelh R. Sumardi kepemerintahan PDRI di Bukittinggi melalui radiogram. Berita itu kemudian disampaikan kepada A.A. Maramis, diplomat RI Di New Delhi, India, dan L.N. Palar, diplomat RI di New York, Amerika Serikat. Peristiwa serangan ini pun disiarkan pula ke luar negeri melalui pemancar radio di onosobo. Meskipun pemancar radio memang berhasil dirusak Belanda, tetapi berita itu terlanjur disebarluaskan ke luar negeri.

Tepat pukul 12.00, pasukan republic mengundurkan diri dari daerah pendudukannya. Ketika bala bantuan Belanda tiba di Yogyakarta, pasukan republic sudah tidak ada. Dengan kendaraan lapis baja, Belanda hanya mampu menghantam daerah daerah sepanjang pengunduran pasukan republic.
Serangan Umum 1 Maret 1949 memiliki arti penting bagi perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Meskipun serangan itu hanya mampu menguasai Yogyakarta sekitar enam jam, namun dampaknya cukup besar. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat serangan umum tersebut.

1) Menunjukan kepada dunia internasional bahwa pemerintah RI masih ada dan TNI masih mempunyai kemampuan menyerang.
2) Mendukung perjuangan diplomasi pemerintah RI di forum PBB.
3) Mendorong terjadinya perubahan sikap Amerika Serikat yang berbalik menekan Belanda agar melakukan perundingan dengan pihak RI.
4) Menginggikan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya.
5) Mematahkan moral dan semangat pasaukan Belanda.

Selanjutnya :
Pengaruh Konflik Indonesia-Belanda Terhadap Keberadaan NKRI


Comments
0 Comments

0 komentar:

Poskan Komentar

Back to top